Intellasia East Asia News – Kebijakan tentang karyawan wanita ditetapkan
Legal

Intellasia East Asia News – Kebijakan tentang karyawan wanita ditetapkan

Pemerintah mengeluarkan Keputusan No 85/2015/ND-CP (“Keputusan No 85″) pada tanggal 1 Oktober 2015, merinci beberapa peraturan Kode Tenaga Kerja tentang kebijakan untuk karyawan wanita.

PLF telah merangkum pokok-pokok SK No 85 sebagai berikut:

1. Klarifikasi konsep majikan yang mempekerjakan beberapa karyawan wanita

Berdasarkan peraturan saat ini, pemerintah akan memiliki kebijakan pengurangan pajak bagi pengusaha yang mempekerjakan beberapa karyawan wanita. Namun, definisi majikan tersebut belum diklarifikasi.

Ayat 1 Pasal 3, Keppres No 85, memperkenalkan konsep pemberi kerja yang mempekerjakan banyak pekerja perempuan, khususnya sebagai:

– Mempekerjakan 10 hingga 100 karyawan wanita, terhitung lebih dari 50 persen dari total tenaga kerja.

– Mempekerjakan 100 hingga 1.000 karyawan wanita, terhitung lebih dari 30 persen dari total tenaga kerja.

– Mempekerjakan lebih dari 1.000 karyawan wanita.

2. Perwakilan karyawan wanita

Dalam Pasal 4 Kepmen No. 85, perwakilan pekerja perempuan dalam ketentuan terkait kewajiban pemberi kerja dalam UU Ketenagakerjaan 2012 diartikan sebagai:

-Serikat dasar, dalam hal serikat pekerja telah dibentuk.

-Serikat bawahan atasan langsung jika diminta oleh karyawan wanita, jika tidak ada serikat pekerja yang dibentuk. Jika tidak ada permintaan, pemberi kerja akan memperoleh pendapat lebih dari 50 persen karyawan perempuan di perusahaan tersebut.

3. Perawatan kesehatan untuk karyawan wanita

Pekerja perempuan berhak atas pemeriksaan kebidanan selama pemeriksaan kesehatan berkala, sesuai dengan peraturan pelayanan kebidanan yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan.

Selain itu, karyawan wanita harus menerima cuti menstruasi selama 30 menit per hari dan setidaknya tiga hari per bulan. Jumlah waktu istirahat tertentu akan diputuskan oleh karyawan dan pemberi kerja sesuai dengan kondisi kerja yang realistis dan kebutuhan karyawan wanita.

Karyawan wanita yang membesarkan anak di bawah 12 bulan berhak atas istirahat 60 menit setiap hari selama jam kerja untuk menyusui, memerah susu, menyimpan susu, dan istirahat.

Pekerja perempuan tetap akan dibayar sesuai dengan kontrak kerja mereka, meskipun diatur periode waktu istirahat yang disebutkan di atas.

4. Hak pemutusan sepihak dan penghentian sementara kontrak kerja

Jika lembaga kesehatan resmi menegaskan bahwa pekerjaan yang berkelanjutan akan berdampak negatif pada bayi yang belum lahir, pekerja perempuan berhak untuk:

– Mengakhiri kontrak kerja secara sepihak:

– Memberikan pemberitahuan sebelumnya, sebagaimana ditugaskan oleh instansi kesehatan yang berwenang.

– Pemberitahuan harus diserahkan bersama dengan permintaan dari instansi kesehatan yang berwenang tentang bagaimana pekerjaan yang berkelanjutan akan berdampak negatif pada janin.

– Menangguhkan sementara kontrak:

– Memberikan pemberitahuan sebelumnya, sebagaimana ditugaskan oleh instansi kesehatan yang berwenang

– Pemberitahuan harus diserahkan bersama dengan permintaan dari instansi kesehatan yang berwenang tentang bagaimana pekerjaan yang berkelanjutan akan berdampak negatif pada janin.

Durasi minimum penangguhan sementara harus sama dengan waktu istirahat sementara yang ditetapkan oleh instansi kesehatan yang berwenang. Tanpa penugasan tersebut, jangka waktu penghentian sementara akan diputuskan oleh kedua belah pihak.

5. Efek

Keputusan No 85 ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2015.

Keputusan ini akan menggantikan Keputusan 23/CP, tertanggal 1996, yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang memandu Kode Perburuhan 2012 tentang ketentuan khusus untuk pekerja perempuan.

PLF merekomendasikan bahwa perusahaan harus segera memperbarui dan menyesuaikan kebijakan perusahaan terkait dengan karyawan perempuan (jika ada) di bawah pedoman khusus yang dinyatakan dalam Keputusan No 85, sebagaimana disebutkan di atas, untuk menghindari perselisihan perburuhan yang mungkin terjadi setelah keputusan ini berlaku.

http://bizhub.vn/biz-guide/13486/policies-on-female-employees-decreed.html

Kategori: Hukum


Cetak Postingan Ini

Posted By : keluaran hk mlm ini